Sejumlah tokoh asal Sumbar digadang-gadang bakal masuk dalam ”Kabinet Indonesia Bersatu Kedua”. Namun, dari informasi yang dikumpulkan di lingkaran Istana Negara, nama Gamawan Fauzi, Gubernur Sumbar yang acap dibicarakan dan berpeluang besar.
Bagaimana Gamawan Fauzi merespons kabar tersebut, dan seperti apa pula tantangan pemimpin Sumbar ke depan setelah ia tidak lagi mencalonkan diri menjadi Gubernur? Berikut rangkuman wawancara khusus Padang Ekspres (grup padang-today.com) dengan Gamawan Fauzi di kediamannya Kamis (3/9) dan Selasa (8/9) di Gubernuran.
Sejak usai membacakan endosment (pernyataan dukungan) bagi pasangan SBY-Boediono di Bandung, Mei lalu, nama Anda disebut-sebut bakal masuk kabinet. Bagaimana tanggapan Anda soal itu?
Saya perlu jelaskan, bahwa sejak awal menyatakan dukungan bagi pasangan SBY-Boediono, saya tidak pernah berharap menjadi menteri. Saya juga tidak ada dijanjikan apa-apa untuk membacakan endosment.
Tapi, kenyataannya nama Anda masuk nominasi…
Begini. Saya tidak pernah merespons soal itu iya atau tidak. Perlu pula diketahui, tidak mudah bagi pak SBY memilih orang yang tepat untuk mengisi kabinet. Pertimbangannya, tentu tidak sedikit.
Termasuk mungkin pertimbangan, kabinet diperkirakan hanya diisi 34 orang, sedangkan di Indonesia sekarang terdapat 34 menteri, 24 partai politik pendukung dan 33 gubernur serta ribuan kalangan profesional.
Kita harus ikhlas, karena jabatan adalah kepercayaan, amanah. Saya seperti air mengalir saja. Dipakai pak SBY Alhamdulillah, tidak dipakai pun Alhamdulillah. Yang dipilih pak SBY tentu orang-orang yang punya prestasi, integritas dan dinilai bermanfaat bagi bangsa ini.
Nah, apabila sekarang banyak masyarakat yang mendoakan dan berharap saya menjadi menteri, bagi saya itu sesuatu yang sah-sah saja. Mungkin saja karena rasa kedaerahan yang tinggi dan ingin mengangkat martabat, serta nama Sumbar di tingkat nasional.
Bukankah penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari SBY sebagai salah satu sinyal untuk jabatan itu? Apalagi seperti diketahui, Mardiyanto juga pernah dapat penghargaan itu sebelum jadi Mendagri?
Orang yang mendapatkan penghargaan tersebut biasanya memang orang yang sudah 10 tahun menjadi gubernur. Tapi, saya baru menjabat empat tahun sudah dapat. Meskipun begitu, saya tegaskan lagi bahwa saya kira pak SBY dalam memilih orang yang akan membantunya di kabinet, tidak berdasarkan pertimbangan itu saja. Bukan pula karena saya membacakan endosment.
Jika memang benar-benar terpilih, apa yang Anda lakukan untuk bangsa dan daerah ini?
Saya tidak ingin berandai-andai. Yang pasti saya tidak lagi mencalonkan diri menjadi gubernur. Lebaran tahun ini memiliki makna tersendiri bagi saya pribadi. Ini Ramadhan dan Lebaran terakhir saya dan keluarga di Gubernuran.
Beralih ke topik lain. Soal Pemilihan Gubernur Sumbar 2010, Anda sudah menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi untuk kedua kalinya. Tapi banyak pihak meragukan statement Anda tersebut…
Ini soal sikap, bukan karena desakan dari pihak mana pun.
Saya memang tidak mencalonkan lagi menjadi Gubernur. Beberapa hari setelah dilantik (Agustus 2005), saya sudah menyatakan sekali saja menjadi gubernur. Bagi saya sudah cukup memimpin 15 tahun, di Solok 10 tahun dan gubernur lima tahun.
Namun, memang masih banyak orang yang meragukan pernyataan saya itu. Bahkan, ada yang menyatakan nanti dekat pemilihan gubernur saya mencalonkan lagi dengan dalih karena masyarakat masih menginginkan. Itu tidak benar. Saya tidak mencalonkan lagi menjadi gubernur. Saya bukan tipe pembohong!
Lantas secara garis besar, apa saja yang Anda persembahkan bagi masyarakat Sumbar dalam empat tahun ini?
Alhamdulillah, dalam empat tahun memimpin Sumbar, berkat kerja sama dan koordinasi yang baik dengan DPRD serta kabupaten/kota, berhasil dituntaskan ”PR-PR” yang ada di awal kepemimpinan saya bersama pak Marlis Rahman (Wakil Gubernur).
Pekerjaan rumah tersebut adalah menyelesaikan pembangunan Masjid Nurul Iman, ditetapkan PDRI sebagai Hari Bela Negara, selesainya pembangunan bandara dan embarkasi/debarkasi haji, menjadikan Bank Nagari menjadi perseroan terbatas, menuntaskan pembangunan jembatan layang Kelok Sembilan dan fly over Duku.
Selain itu, kita juga telah tuntaskan masalah Semen Padang dengan Cemex, terwujudnya perjuangan agar pak Natsir menjadi pahlawan nasional dan menyelesaikan irigasi Batanghari yang diresmikan pak SBY di Dharmasraya akhir 2008.
Semasa kepemimpinan kami, sudah pula direalisasikan banyak program fisik dan nonfisik seperti pembangunan jalan Sicincin-Malalak yang insya Allah sudah bisa dilalui H-7 Lebaran nanti sehingga arus lalu lintas tidak padat lagi. Kemudian juga kita bangun masjid raya representatif plus Islamic Center, fasilitas pendukung Istano Pagaruyung yang dulu terbakar, dan kantor perwakilan Pemprov di Jakarta standar hotel berbintang setinggi 12 lantai.
Bagaimana dengan harapan masyarakat yang mendambakan Sumbar menjadikan industri otak?
Tentu kita beri perhatian lebih, di antaranya membeli asrama untuk mahasiswa di Mesir dan Yogyakarta, membentuk Yayasan Pendidikan Minangkabau yang akan menjadi basis pembiayaan calon mahasiswa miskin berprestasi dengan dana abadi Rp50 miliar.
Tidak itu saja. Kita pun memberikan beasiswa bagi 100 dosen dan 1.000 guru setiap tahun. Dalam empat tahun ini kita telah berhasil mewujudkan anggaran pendidikan 20 persen dari APBD sesuai amanat UUD.
Bagaimana respons pusat terhadap hasil kerja Anda?
Terus terang saya sangat bangga ketika di sidang DPD RI belum lama ini, pak SBY memberikan apresiasi terhadap apa yang dicapai Provinsi Sumbar dalam empat tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi selalu positif di atas pertumbuhan ekonomi nasional, dan angka pengangguran serta kemiskinan turun.
Lantas, menurut Anda bagaimana tipe pemimpin Sumbar lima tahun ke depan dan apa tantangan mereka?
Kita butuh pemimpin berwawasan dan didukung masyarakat. Untuk tantangan, tentu banyak. Apalagi sekarang sudah otonomi daerah. Tolok ukur penilaiannya pun harus berbeda. Tidak bisa membandingkan apa yang telah saya kerjakan dengan apa yang sudah diperbuat gubernur-gubernur sebelumnya. Sebab, pemimpin diukur dengan zaman yang punya tantangan sendiri-sendiri.
Dulu kepala daerah dipilih DPRD, sekarang dari ketua RT hingga presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dulu bupati bisa dipecat dan diobok-obok gubernur, sekarang tidak bisa lagi. Untuk perizinan saja hampir semuanya sudah di kabupaten dan kota, sedangkan provinsi hanya seperti izin investasi lintas wilayah.
Sekarang gubernur disebutkan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, tapi peraturan pemerintah (PP) yang mengatur kewenangan kita sebagai gubernur tidak pernah turun. Jadi, jika sistem tidak berubah, gubernur mendatang harus pandai-pandai berkoordinasi dengan kabupaten dan kota. Sebab, beda memimpin provinsi di era otonomi sekarang dibandingkan dulu. (*)sumber padangtoday.com
0 komentar:
Posting Komentar